perjanjian atau kontrak asuransi ~ Perspektif Seorang Arif...

Soal latihan pak ketut

1 Jelaskan apa yang dimaksud kontrak komutatif dan aleatoris?

2 Apakah perjanjian asuransi adalah perjanjian untung-untungan, apa yang Anda ketahui, sebutkan dasar hukumnya !

3 Jelaskan prinsip indemnitas dan proximate cause, beserta dasar hukumnya !

4 Pada umumnya perjanjian asuransi adalah informal, jelaskan dan kaitkan dengan perjanjian formal !

5 Perjanjian asuransi memiliki prinsip keterbukaan dan keseimbangan, jelaskan prinsip itikad baik dan insurable interest !

6 Apa yang dimaksud unilateral dan apa hubungannya dengan 1320 KUH perdata ?

7 Sebutkan prinsip asuransi yang pada umumnya memenangkan tertanggung !

8 Kontrak asuransi adalah kontrak adhesi, coba jelaskan dan kaitkan dengan kontrak bargining !

Jawab

Kontrak dapat juga digolongkan sebagai commutative atau aleatory. Kontrak commutative adalah suatu persetujuan dimana masing-masing pihak menentukan lebih dahulu nilai yang akan dipertukarkan, artinya masing-masing pihak saling menukarkan barang yang mempunyai nilai (harga) yang sama. Suatu contoh untuk kontrak kerja pembangunan gedung, maka pihak kontraktor akan melakukan tawar-menawar dengan pemilik gedung atas barang dan jasa yang ditawarkan sampai kata sepakat, Kontrak untuk mendirikan gedung tersebut adalah contoh kontrak commutative. Pada waktu konrak dibuat, kedua belah pihak menentukan jasa atau barang yang akan dipertukarkan dan masing-masing pihak menerima barang/jasa yang disetujui oleh mereka sebagai barang bernilai yang sama sebagaimana ditentukan dalam isi kontrak. Pada umumnya kontrak seperti itu termasuk kategori “suka sama suka” dan digolongkan sebagai commutative .

Dalam kontrak aliatoris atau aleatory contract , adalah suatu kontrak dimana suatu pihak memberikan atau menyediakan sesuatu yang berharga atau bernilai kepada pihak lainnya sebagai pertukaran atau imbalan janji-janji yang telah diberikan, yaitu janji-janji bahwa pihak lainnya akan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu jika sesuatu ketidakpastian tertentu terjadi atau timbul. Jika kejadian tersebut timbul maka apa yang telah dijanjikan harus dilaksanakan. Dengan demikian, pada kontrak aleatory, jika suatu peristiwa itu terjadi maka satu pihak dapat menerima sesuatu yang lebih besar nilainya dari satu pihak yang memberi.

Dalam sebuah kontrak aleatori, janji oleh satu pihak disyaratkan atas

terjadinya suatu kejadian yang tidak dapat diduga. Beberapa perjanjian aleatori merupakan perjanjian tidak sah namun beberapa yang lain sah. Perjanjian-perjanjian pertaruhan atau judi merupakan perjanjian/ kesepakatan yang tidak sah. Kontrak-kontrak asuransi merupakan kesepakatan-kesepakatan yang sah dan dapat ditegakkan oleh pengadilan.

Kejadian yang tidak terduga dalam persyaratan judi atau pertaruhan dapat berarti salah satu kuda berlari cepat dari yang lain dalam sebuah balapan atau lemparan dadu. Kejadian yang tidak diduga dimana hal yang disyaratkan oleh kontrak asuransi dapat berbentuk kebakaran, kecelakaan kendaraan, kematian sakit, tergantung dari jenis kontrak asuransinya. Perusahaan asuransi berjanji untuk membayar uang dengan terjadinya kejadianyang diasuransikan.

Polis asuransi jiwa adalah kontrak aleatory karena pelaksanaan janji Penanggung untuk membayar Uang Pertanggungan polis adalah tidak pasti, tergantung pada kapan peristiwa yang tidak pasti itu terjadi, yaitu kapan meninggalnya Tertanggung. Tidak satu orang pun yang dapat mengatakan dengan pasti kapan seseorang yang jiwanya dipertanggungkan akan meninggal. Pada kenyataannya, jika polis berakhir atau batal sebelum meninggalnya Tertanggung maka apa yang dijanjikan tidak harus dibayarkan, sekalipun sejumlah premi tertentu telah pernah dibayar. Sebaliknya, meninggalnya Tertanggung dapat saja terjadi segera atau beberapa saat setelah polis diterbitkan dan karenanya Uang Pertanggungan harus dibayar. Ahli waris akan menerima jumlah Uang Pertanggungan yang jauh lebih besar dari premi yang telah dibayar/disetorkan.

Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum didalam KUHPer pasal 1774 disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, hal ini menjadi perdebatan oleh para sarjana karena ada yang setuju dengan pernyataan dalam pasal tersebut namun ada juga yang tidak setuju mengenai pernyataan tersebut. Menurut pihak yang menyetujui pernyataan tersebut asuransi termasuk kedalam perjanjian untung-untungan bersama dengan bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan ini dilaksanakan tergantung dengan pelaksanaan pihak penjamin. Jika pelaksanaan atas perjanjian ini terjadi maka penjamin akan mendapat kerugian, sedangkan jika pelaksanaan perjanjian ini tidak terjadi maka penjamin akan untung. Menurut Prof. Subekti, S.H perjanjian pertanggungan mengandung unsur “untung-rugi” yang digantungkan pada keadaan yang tidak tentu, pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari peristiwa yang belum tentu ini.

Namun, menurut pihak yang yang tidak setuju, pernyataan bahwa perjanjian pertanggungan termasuk perjanjian untung-untungan disamping tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian itu sendiri.Alasannya adalah perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yangbesar menuju pertaruhan atau perjudian.Tujuan dari perjanjian untung-untungan tersebut, selalu berkaitan dengan kepentingan keuangan yang berkaitan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan peristiwa tersebut baru dimulai setelah perjanjian itu ditutup. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan ini adalah berdasarkan pada kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif. Para pihak hampir tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu kemungkinan besar yaitu 50 persen atau tidak. Oleh karena itu pada perjanjian untung-untungan tujuan utama hanya kepentingan keuangan yang sangat spekulatif. Lain halnya dengan perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan yang pada dasarnya telah mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu bertujuan mengalihkan resiko yang sudah ada dan berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang samasebelum kerugian terjadi. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan menjanjikan adanya pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi meskipunperistiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syaratyang sama-sama terdapat baik dalam perjanjian untung-untunganmaupun dalam perjanjian asuransi. Namun, dalam perjanjian untung-untungan peristiwa yang belum pasti tersebut bersifat spekulatif. Pada perjanjian untung-untungan justru resiko diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, sedangkan pada perjanjian asuransi resiko itu sudah ada dan adanya resiko tersebut sudahmelalui perhitungan cermat didasarkan pada situasi dan kondisi dari pihak tertanggung sebelum perjanjian dibuat dan tujuan dari dilaksanakannya asuransi adalah memperalihkan resiko. Perbedaan lainnya adalah pada perjanjian untung-untungan suatu peristiwa yang belum tentuitu andaikata tidak terjadi maka tidak mengakibatkan kerugian ekonomi pada salah satu pihak. Sedangkan pada perjanjian asuransi bila suatu peristiwa tak tentu itu terjadi maka nyata-nyata akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pihak tertanggung.

Penulis berpendapat jika pernyataan bahwa perjanjian pertanggungan dikatakan termasuk kedalam perjanjian untung-untungan sebagaimana terdapat dalam KUHPer pasal 1774 tidak tepat. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada pengertian perjanjian asuransi dalam pasal 246 KUHD dan pasal 1 angka (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian yang tujuan utamanya adalah pengalihan resiko dari tertanggung ke penanggung yang di dalam pelaksanaannya juga terdapat berbagai ketentuan tersendiri. Dalam hal pengalihan resiko ini penanggung mendapat imbalan berupa premi, hal ini berbeda dengan konsep “untung-rugi” seperti yang terdapat pada perjanjian untung-untungan yaitu dimana perusahaan bergantung pada kejadian yang belum pasti agar mendapat keuntungan dari premi yang telah dikumpulkan dari tertanggung. Premi disini merupakan kesepakatan dari para pihak bahwa atas resiko yang diperalihkan tersebut dikenakan premi sehingga jika peristiwa yang dijadikan resiko dalamperjanjian tersebut terjadi dan tertanggung mendapatkan kerugian maka sudah menjadi kewajiban penanggung untuk membayarkan kerugian tertanggung, tidak ada konsep “untung-rugi” dalam hal ini karena kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuan semula dari perjanjian asuransi tersebut.

Indemnity(Ganti Rugi),

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. caranya dengan cash, repair, replace dan reinstatement

Prinsip ini tercermin dari Pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Contoh:

a. Harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah, diasuransikan sebesar 100 juta rupiah. Bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut:

Hilang, dan harga pasar kendaraan saat itu :

· 100 juta rupiah, maka anda menerima ganti rugi sebesar 100 juta rupiah,

· 125 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar nilai yang diasuransikan, yaitu 100 juta rupiah, (Under Insured)

· 75 juta rupiah, maka Anda menerima ganti rugi sebesar harga pasar, yaitu 75 juta rupiah. (Over Insured)

b. Rusak akibat kecelakaan, maka biaya perbaikan, penggantian suku cadang, ongkos kerja bengkel seluruhnya akan menjadi tanggung jawab kami sehingga maksimum sebesar 100 juta rupiah.

Proximate Cause (Sebab akibat),

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan suatu rangkaian kejadian yang menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya interfensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber yang baru dan berdiri sendiri.

4 Ada kontrak yang disebut formal (formil ) atau kontrak informal (informil ). Suatu kontrak disebut formil jika bentuknya mengikat secara hukum. Kontrak formil harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu: dibuat secara tertulis, ditanda- tangani secara khusus atau dibubuhi cap ibu jari di atas segel atau materai yang sah dan bahkan dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte.

Instrumen ‐instrumen yang dapat dirundingkan, sebagai contohnya; memiliki instrumen sebagai akibat kontrak‐kontrak yang mengikat hanya apabila mereka mematuhi syarat ‐syarat khusus sebagai suatu bentuk sebuah instrumen. Instrumen yang dapat dirundingkan harus dala m bent uk tertulis dan ditandatangani oleh pembuatnya. Cheqeu/cek adalah salah satu instrumen yang dapat dirundingkan. Sebuah instrumen yang dapat dirundingkan bersifat mengikat karena bentuknya dan oleh karena itulah maka disebut kontrak formal .

Dari persyaratan tersebut, kontrak asuransi jelas bukan kontrak formil.

Kontrak asuransi jiwa (polis) adalah kontrak informil . Disebut informil apabila kekuatan huk umnya tidak tergantung dari bentuk tertulis, tetapi lebih tergantung pada pemenuhan persyaratan mutlak yang menyebabkan kontrak memiliki kekuatan hukum.

Kontrak informil dapat dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Persetujuan yang dibuat secara tertulis semata‐mata sebagai bukti adanya kontrak. Dalam hal tertentu, persetujuan lisan atau kontrak dapat di ikat secara hukum. Umpamakan: anda setuju membayar kepada Sdr. Anton sebesar Rp 50.000,‐ untuk upah memotong rumput pekarangan pada hari Minggu, maka secara hukum kita wajib membayar Rp. 50.000,‐ kepada Sdr. Anton. Hal ini berlaku tanpa melihat apakah persetujuan itu dibuat tertulis ataupun tidak. Jika hal itu tidak dibuat secara tertulis maka persetujuan itu adalah lisan.

Dari persyaratan sahnya suatu kontrak atau perjanjian, dapat diketahui dari elemen‐elemen yang penting dalam kontrak asuransi sebagai suatu kontrak informal yang dapat dilaksanakan antara lain:

a. Adanya suatu penawaran (offer) dan suatu penerimaan;

b. Pertimbangan ‐pertimbangan yang cukup secara hukum atau pihak‐pihak yang melakukan kon trak kompeten secara hukum;

c. Sebuah bentuk kontrak yang diperkenankan oleh UU; dan

d. Para pihak yang mengadakan kontrak tidak dibawah paksaan atau akibat ‐akibat yang tidak semestinya.

5 Utmost Good Faith (Itikad Paling Baik),

Suatu kewajiban baik penanggung maupun tertanggung untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan.

Material fact adalah fakta- fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung untuk menaksep suatu risiko atau tidak.

Dasar hukumnya ada di KUHD pasal 251

Insurable Interest (Kepentingan Yang Dipertanggungkan),

Hak untuk mempertanggungkan sesuatu yang timbul dari adanya hubungan/kepentingan keuangan yang secara sah diakui oleh hukum antara tertanggung dan objek pertanggungan.

Dasar hukumnya ada di KUHD pasal 250

6. Dalam konsep perjanjian asuransi dikenal prinsip bilateral contract dan unilateral contract. Suatu perjanjian dikatakan sebagai bilateral contract apabila kedua belah pihak menurut hukum dapat dipaksa untuk memenuhi apa yang telah mereka sepakati bersama. Sedangkan unilateral contract hanya membutuhkan satu pihak saja untuk dipaksa mematuhi perjanjian.

Sebuah perjanjian asuransi jiwa adalah suatu perjanjian unilateral di mana penanggung memberikan janji akan memberikan jaminan kepada tertanggung sebagai timbal-balik atas pembayaran premi. Sementara di pihak lain, tertanggung tidak memiliki janji untuk membayar premi, bahkan sebaliknya, tertanggung dapat saja membatalkan pertanggungan. Konsekuensinya, penanggung pun tidak akan melaksanakan janjinya. Dengan demikian pihak yang harus pertama kali mematuhi janji adalah penanggung sebagai cermin dari berlakunya prinsip unilateral contract.

Oleh karena itulah perjanjian asuransi harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPer yaitu,

1. Kesepakatan
Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan
Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu
Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.

4. Sebab yang dibolehkan
Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.

KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat secara tertulis.

7. Doktrin Contra Proferentem

Doktrin Contra Profrentem menyatakan bahwa jika suatu perdebatan muncul karena hal yang ambigu (dapat ditafsrikan menjadi beberapa arti/akibat) didalam bahasa kontrak, perdebatan tersebut harus diselesaikan dengan keuntungan pihak tertanggung (insured, dalam hal ini nasabah)

Contra Proferentem (bahasa latin untuk "kebalikan dari orang yang menawarkan") adalah ketentuan yang menyatakan apabila arti sebuah provisi kontrak menimbulkan keambiguitasan (dapat ditafsirkan menjadi beberapa arti/akibat), maka keuntungan akan berada di pihak lawan orang yang membuat kontrak atau menyediakan provisi tersebut.

Dalam persidangan yang melibatkan kontrak asuransi jiwa, pihak pengadilan biasanya cenderung menginterpretasikan keambiguitasan tersebut untuk keuntungan pihak tertanggung (nasabah), dengan asumsi bahwa pihak penangung (perusahaan asuransi) seharusnya dapat menulis kontrak lebih baik.

Doktrin Niat Baik dan Keadilan (Doctrin of good faith and fair dealing)

Doktrin Niat Baik dan Keadilan menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat didalam kontrak dilarang untuk melanggar hak dan kepentingan pihak lainnya.

Doktrin ini berlaku saat pihak penanggung (perusahaan asuransi) melakukan tindakan yang tidak adil terhadap pihak tertanggung (nasabah). Dengan kata lain, pihak penanggung (perusahaan asuransi) harus selalu ingat bahwa kepentingan pihak tertanggung (nasabah) adalah perihal pembayaran klaim.

Doktrin harapan (Doctrin of Reasonable Expectation)

Doktrin ini digunakan pengadilan untuk menginterpretasikan bahasa polis.

Misalnya saja, pihak tertanggung (nasabah) mempunyai harapan tertentu akan suatu fasilitas yang berasal dari sumber diluar apa yang tertera dipolis (bisa berasal dari iklan perusahaan asuransi jiwa). Apabila terjadi masalah, pihak pengadilan akan lebih cenderung untuk memenuhi harapan pihak tertanggung (nasabah) tersebut.

Mari kita alihat contoh. Sebuah iklan perusahaan asuransi jiwa menimbulkan keambiguitasan sehingga muncul kesan bahwa kecelakaan ditanggung oleh polis asuransi. Namun pada saat kecelakaan tersebut terjadi dan pemegang polis mengajukan klaim, pihak asuransi menolak klaim tersebut.

Pemegang polis kemudian memperkarakannya ke pengadilan. Dalam masalah ini pengadilan akan menginterpretasikan provisi tersebut dengan mengacu pada harapan yang dimiliki oleh pihak tertanggung (nasabah).

Keberpihakan (Unconscionability)

Doktin ini menegaskan bahwa ketidakadilan atau keberpihakan pada satu pihak di kontrak asuransi jiwa tidak dapat ditolerir, atau keabsahannya dibatasi oleh pengadilan sehingga provisi yang ada tetap adil dan tidak berat sebelah.

Jadi, apabila suatu waktu nanti Anda menghadapi situasi dimana pihak penanggung merasa dapat melakukan suatu kecurangan, ingatkan saja mereka pada ketentuan asuransi jiwa.

8. Kontrak dapat digolongkan sebagai bargaining contracts atau contracts of adhesion . Anggaplah umpamanya pada waktu anda membuat kontrak dengan perusahaan kontruksi A untuk membangun gedung, dilakukan pembicaraan mengenai isi kontrak. Anda meminta perusahaan kontruksi supaya menentukan jadwal waktu penyelesaian gedung, material yang dipakai dan cara penyelesaian dan penyerahan kontruksi terakhir. Sebaliknya pihak kontraktor memberikan penawaran untuk semua itu. Misalkan anda kemudian bernegosiasi dengan perusahaan kontruksi hingga tercapai persetujuan kontrak dengan anda. Maka cara seperti ini merupakan contoh bargaining, dimana kedua belah pihak secara bersama‐sama menetapkan syarat‐syarat dan ketentuan kontrak.

Polis asuransi jiwa bukanlah kontrak bargaining. Asuransi jiwa termasuk contracts of adhesion , yaitu kontrak yang dipersiapkan oleh satu pihak dan harus diterima atau ditolak secara keseluruhan oleh pihak lain. Pemohon berhak memilih syarat‐syarat atau ketentuan tersebut dalam kontrak dan kemudian kontrak dapat disetujui atau ditolak secara tertulis oleh perusahaan asuransi jiwa.

Oleh karena polis asuransi jiwa merupakan kontrak adhesion dan Pemilik Polis tidak diperkenankan ikut serta dalam menentukan syarat‐syarat umum polis dan pembuatan tulisan dari kontrak, maka bagian polis yang tidak jelas isinya biasanya ditafsirkan oleh pengadilan dengan sangat menguntungkan kepentingan Pemilik Polis atau Penerima Manfaat/Ahli Waris.

About Admin MC3

This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.